Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyediaan fasilitas perbankan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui BRI dan BSI. Langkah ini disiapkan guna mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah serta memperluas jaringan keuangan resmi di tanah air, Senin, (7/9/2026).
Baca juga: Program Gentengisasi Dimulai, Pemerintah Borong Genteng Rp3 Miliar
Akses Layanan Perbankan Nasional
Dalam laporan Warta Ekonomi disebutkan bahwa pembahasan skema fasilitas perbankan ini berlangsung dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan strategis tingkat menteri tersebut digelar secara khusus guna membahas pemerataan akses keuangan formal bagi seluruh elemen masyarakat di berbagai wilayah.
Berdasarkan hasil sensus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan nasional saat ini masih berada pada angka 63,57 persen.
Ketimpangan angka tersebut menunjukkan perlunya edukasi finansial yang lebih intensif agar masyarakat dapat memanfaatkan seluruh produk perbankan dengan bijak.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen,” jelas Airlangga.
Pemerintah selanjutnya akan memanfaatkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI).
Penyelarasan data kependudukan berskala nasional tersebut dirancang khusus untuk memperlancar proses distribusi seluruh program bantuan sosial secara tepat sasaran.
Pemanfaatan Transaksi Digital QRIS
Pemerintah turut memperkuat skema transaksi keuangan digital masyarakat dengan memanfaatkan jaringan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran utama. Penggunaan teknologi transaksi digital ini dirancang guna mempermudah aktivitas ekonomi harian warga sekaligus mendorong percepatan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tambah Airlangga.
Pemerintah terus berkoordinasi intensif dengan seluruh otoritas perbankan serta lembaga keuangan terkait demi mematangkan persiapan teknis perluasan fasilitas perbankan ini.
Keterpaduan data kependudukan dan sistem pembayaran digital diharapkan dapat mempermudah akses transaksi keuangan seluruh warga negara secara merata.
Integrasi sistem perbankan nasional ini diproyeksikan mampu membuat distribusi seluruh program bantuan pemerintah menjadi jauh lebih transparan dan efisien. Langkah strategis ini sekaligus menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem keuangan digital yang aman dan inklusif di daerah.
Baca juga: B50 Mulai Diterapkan, Tantangan Besar Indonesia Justru Ada di Pasokan Bahan Baku
Jadi Warginet, penyediaan rekening perbankan nasional ini bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan serta pemetaan distribusi bantuan pemerintah. Masyarakat diimbau untuk memastikan kesesuaian data kependudukan pribadi agar proses integrasi sistem berjalan lancar.
Penulis: Muhamad Renaldi S
