JAKARTA – Indonesia memasuki tahap baru kebijakan biodiesel dengan penerapan B50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, memperkuat ketahanan energi, sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit di dalam negeri.
B50 merupakan kebijakan pencampuran bahan bakar diesel dengan 50 persen biodiesel dan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil. Program tersebut telah diimplementasikan sejak 1 Juli 2026.
Namun, kesiapan B50 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan industri mengolah biodiesel. Tantangan terbesar justru berada di sektor hulu, khususnya memastikan ketersediaan bahan baku berupa minyak sawit secara konsisten.
Dalam paparan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Ernest Gunawan pada ASPEBINDO Bioenergy Business Summit di Jakarta, kapasitas terpasang aktif industri biodiesel pada 2026 mencapai sekitar 22,02 juta kiloliter yang berasal dari 26 produsen.
Sementara itu, berdasarkan penahapan biodiesel yang dipaparkan Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, kebutuhan B50 pada 2026 diproyeksikan mencapai 20,106 juta kiloliter biodiesel.
Kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel dalam tabel kajian BPDP yang digunakan dalam materi tersebut berada di sekitar 18,988 juta ton.
Sebagai pembanding, pada 2025 realisasi produksi biodiesel mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter dengan penggunaan sekitar 14,23 juta ton CPO. Jumlah tersebut setara dengan kebutuhan sekitar 71,14 juta ton TBS atau sekitar 31 persen dari produksi TBS nasional.
Baca Juga: Kepala BNN RI: Mahasiswa Garda Terdepan Lawan Narkoba
Dengan menggunakan rasio TBS-CPO 2025 sebagai pendekatan, kebutuhan sekitar 18,7 juta ton CPO untuk B50 dapat setara dengan sekitar 93,5 juta ton TBS. Angka tersebut merupakan estimasi turunan dan bukan angka kebutuhan TBS yang ditetapkan tersendiri oleh pemerintah.
Produksi TBS nasional yang digunakan dalam materi Kementerian Pertanian mencapai sekitar 232,77 juta ton. Artinya, kebutuhan bahan baku B50 secara pendekatan dapat berada di kisaran 40 persen produksi TBS nasional.
Kapasitas Pabrik Besar, Pasokan CPO Jadi Tantangan
Dari sisi industri pengolahan, kapasitas biodiesel Indonesia sebenarnya telah berkembang cukup besar. Kapasitas terpasang aktif meningkat dari 19,15 juta kiloliter pada 2024 menjadi sekitar 22,02 juta kiloliter pada 2026.
Proyeksi konsumsi domestik biodiesel pada 2026 berada di sekitar 16,7 juta kiloliter.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan B50 bukan semata-mata apakah Indonesia memiliki cukup pabrik biodiesel. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah apakah kapasitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan dukungan bahan baku yang memadai.
Ketersediaan CPO secara nasional juga tidak otomatis berarti bahan baku tersedia di lokasi, waktu, kualitas dan harga yang sesuai bagi setiap produsen biodiesel.
Selain CPO, industri biodiesel juga membutuhkan bahan pendukung seperti metanol dan sodium methylate. Kesiapan logistik dan infrastruktur pada titik suplai maupun titik serah juga menjadi bagian dari tantangan implementasi B50.
Karena itu, kesiapan B50 perlu dilihat sebagai sebuah rantai pasok utuh, mulai dari kebun, pemanenan dan pengumpulan TBS, transportasi, pabrik kelapa sawit (PKS), produksi CPO, pengolahan biodiesel, distribusi hingga konsumen.
Gangguan pada satu mata rantai dapat berdampak terhadap volume pasokan, kualitas maupun biaya produksi.
Produksi Sawit Tinggi, tetapi Kebutuhan Juga Meningkat
Tantangan lainnya muncul dari besarnya kebutuhan minyak sawit untuk berbagai sektor.
Dalam paparan Chairman GAPKI Eddy Martono, produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai 56,6 juta ton dengan stok awal 2,6 juta ton sehingga total pasokan mencapai 59,1 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sekitar 27 juta ton digunakan untuk kebutuhan domestik, 32,3 juta ton untuk ekspor dan sekitar 2 juta ton menjadi stok akhir.
Kebutuhan domestik tersebut mencakup sekitar 12,7 juta ton untuk biodiesel, 9,8 juta ton untuk pangan dan 2,2 juta ton untuk oleokimia.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa minyak sawit tidak hanya dibutuhkan untuk sektor energi. Ketika alokasi untuk biodiesel meningkat, terdapat konsekuensi terhadap sektor pangan, oleokimia, industri hilir, ekspor maupun stok nasional.
Karena itu, yang perlu dihitung bukan hanya seberapa besar produksi sawit Indonesia, tetapi berapa volume yang benar-benar tersedia untuk biodiesel setelah kebutuhan sektor lainnya diperhitungkan.
Risiko Meningkat Jika Produksi Sawit Turun
Risiko pasokan semakin penting karena produksi CPO diproyeksikan mengalami penurunan.
Menurut paparan Eddy Martono, produksi CPO diproyeksikan sekitar 53,7 juta ton pada 2026. Pada 2027, dengan memperhitungkan dampak El Niño, produksi diproyeksikan turun menjadi sekitar 49 juta ton.
Di saat yang sama, konsumsi domestik diproyeksikan meningkat dari sekitar 27,1 juta ton menjadi 29,4 juta ton. Alokasi untuk biodiesel juga meningkat dari 14,7 juta ton menjadi 16,6 juta ton.
Artinya, terdapat potensi kondisi ketika produksi menurun sementara kebutuhan domestik justru meningkat.
Jika produksi berada di bawah proyeksi, penyesuaian dapat terjadi melalui perubahan harga, penggunaan stok, ekspor maupun alokasi domestik. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi bagi konsumen, petani, industri pangan, oleokimia, eksportir hingga fiskal negara.
Produktivitas Kebun Jadi Kunci
Salah satu sumber tambahan pasokan yang dinilai paling realistis adalah meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada.
Kementerian Pertanian mencatat produktivitas sawit nasional sekitar 3,8 ton per hektare per tahun, sedangkan potensi produktivitas diperkirakan mencapai 5–6 ton per hektare per tahun.
Artinya, masih terdapat ruang peningkatan produksi tanpa harus mengandalkan ekspansi areal dalam skala yang sama.
Persoalan di sektor hulu sendiri cukup beragam, mulai dari produktivitas yang rendah, legalitas dan perizinan, gangguan usaha dan konflik, akses pasar hingga pemanfaatan potensi sawit untuk energi yang belum maksimal.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka menengah dan panjang.
Dari sekitar 16,4 juta hektare luas sawit nasional, sekitar 6,9 juta hektare merupakan perkebunan rakyat dengan potensi PSR sekitar 2,8 juta hektare.
Namun, PSR tidak bisa dianggap sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan B50 pada tahun yang sama. Tanaman hasil peremajaan membutuhkan waktu sebelum kembali produktif sehingga program ini lebih tepat dipandang sebagai investasi pasokan untuk tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah saat ini memberikan dukungan PSR sebesar Rp60 juta per hektare dengan batas maksimal empat hektare per petani. Keberhasilan program tersebut idealnya tidak hanya diukur dari luas lahan yang diremajakan, tetapi juga dari produktivitas tanaman setelah menghasilkan.
Petani dan Logistik Tak Bisa Diabaikan
Perkebunan rakyat memegang posisi penting dalam rantai pasok sawit. Sekitar 42 persen areal sawit nasional berada pada perkebunan rakyat berdasarkan materi Kementerian Pertanian.
Karena itu, produktivitas dan kondisi ekonomi petani akan berpengaruh langsung terhadap ketersediaan bahan baku.
Petani membutuhkan kepastian pasar, akses input, pembiayaan, benih berkualitas serta insentif untuk menghasilkan TBS dengan mutu yang baik. Tanpa dukungan tersebut, peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel belum tentu diikuti peningkatan produksi TBS dalam jumlah yang sebanding.
Selain produktivitas, kualitas TBS juga menjadi faktor penting. Kematangan buah, waktu pengangkutan dan kecepatan pengolahan di PKS dapat memengaruhi mutu CPO.
TBS yang terlambat diolah dapat meningkatkan kadar asam lemak bebas (ALB) dan menurunkan kualitas CPO.
Kondisi geografis perkebunan yang tersebar membuat persoalan logistik menjadi semakin penting. Jarak kebun menuju PKS, kondisi jalan produksi, alat transportasi serta kecepatan pengolahan harus diperhitungkan untuk menjaga kualitas bahan baku.
Pemerintah Perlu Satu Neraca Bahan Baku B50
Berbagai data mengenai perkebunan, industri biodiesel dan neraca minyak sawit sebenarnya telah tersedia. Namun, data tersebut berasal dari perspektif dan definisi yang berbeda sehingga perlu direkonsiliasi sebelum digunakan untuk menyimpulkan kecukupan bahan baku.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun Neraca Bahan Baku B50 Nasional yang menghubungkan seluruh mata rantai.
Neraca tersebut setidaknya memuat produksi TBS, produktivitas per hektare, produksi dan stok CPO, kebutuhan biodiesel, pangan dan oleokimia, ekspor, kapasitas serta utilisasi PKS, kapasitas biodiesel, bahan pendukung hingga kondisi logistik.
Neraca tersebut juga perlu diuji dalam dua kondisi, yakni skenario produksi normal dan skenario tekanan yang memperhitungkan kemungkinan penurunan produksi akibat cuaca, produktivitas kebun, gangguan logistik, penurunan mutu TBS maupun kenaikan kebutuhan domestik.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui seberapa besar ruang pasokan yang benar-benar tersedia sebelum kebutuhan biodiesel ditingkatkan.
Baca Juga: Tragis Wanita Tanpa Identitas Tertemper Kereta Api di Kadungora Garut
B50 Perlu Diukur dari Hasil, Bukan Sekadar Volume
Penerapan B50 memiliki sejumlah tujuan strategis, mulai dari mengurangi impor solar hingga mengurangi emisi.
Dalam paparan APROBI, potensi penghematan devisa dari pengurangan impor solar disebut mencapai sekitar Rp170 triliun, sementara potensi pengurangan emisi sekitar 44,46 juta ton CO₂ ekuivalen.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari volume biodiesel yang disalurkan.
Evaluasi B50 juga perlu melihat berapa besar impor solar yang berhasil dikurangi, konsistensi pasokan CPO dan TBS, peningkatan produktivitas kebun, peningkatan pendapatan dan produktivitas petani, tingkat utilisasi industri biodiesel, biaya dukungan fiskal serta pengurangan emisi yang benar-benar dicapai.
Pada akhirnya, data yang tersedia belum memberikan alasan untuk menyimpulkan bahwa Indonesia tidak mampu menjalankan B50. Indonesia memiliki industri sawit yang besar, kapasitas biodiesel yang berkembang dan berbagai program peningkatan produktivitas di sektor hulu.
Tantangannya adalah memastikan seluruh komponen tersebut terhubung dalam satu rantai pasok yang kuat.
B50 merupakan target di sisi hilir, tetapi keamanannya ditentukan oleh kemampuan menyediakan bahan baku secara konsisten dari kebun hingga pabrik.
Karena itu, fondasi B50 bukan hanya terletak pada besarnya produksi sawit nasional, melainkan pada produktivitas kebun, kualitas TBS, kecepatan transportasi, kapasitas PKS, ketersediaan CPO, kesiapan industri biodiesel, bahan pendukung dan sistem distribusi.
Dengan kata lain, keberhasilan B50 akan sangat ditentukan oleh seberapa siap Indonesia membangun fondasi hulunya.
Penulis: Reni Mardiani
