Pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar untuk perlindungan lingkungan hidup pada 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk menangani berbagai persoalan, mulai dari pencemaran dan sampah hingga perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi hutan dan mangrove.
Baca juga: Garut Dinilai Punya Potensi Besar Lewat Energi Ramah Lingkungan di Kamojang
Anggaran Lingkungan Naik
Mengutip CNBC Indonesia, anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 ditetapkan sebesar Rp15,69 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,5 persen dibandingkan dengan outlook 2026 yang mencapai Rp12,71 triliun.
Alokasi tersebut menjadi salah satu kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, anggaran tercatat Rp12,8 triliun pada 2022, naik menjadi Rp13,5 triliun pada 2023 dan Rp14,5 triliun pada 2024, sebelum turun menjadi Rp8,2 triliun pada 2025.
Dana yang disiapkan pemerintah akan diarahkan untuk sejumlah agenda. Di antaranya pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi kawasan hutan dan mangrove.
Pelaksanaan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam RAPBN 2027, sejumlah kementerian dan lembaga turut menjalankan fungsi tersebut, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Informasi Geospasial.
Pemerintah juga menaikkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 76,84 poin pada 2027. Selain itu, ditetapkan target penyediaan 33,1 juta bibit berkualitas, rehabilitasi vegetatif 15.000 hektare daerah aliran sungai (DAS), indeks kinerja pengelolaan sampah 64 poin, serta indeks pengelolaan keanekaragaman hayati nasional 0,5 poin.
Kelola SDA Tetap Jaga Lingkungan
Agenda perlindungan lingkungan juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemerintah tetap menargetkan penerimaan dari sektor kehutanan, kelautan dan perikanan, serta panas bumi dengan memperhatikan tata kelola dan kelestarian lingkungan.
Dari sektor kehutanan, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp6,39 triliun pada 2027. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui penyelesaian perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan tanpa perizinan, penguatan multiusaha kehutanan, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
Pemerintah juga mendorong penerimaan melalui perdagangan karbon dan wisata alam. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan akan diperkuat agar kegiatan pemanfaatan sumber daya tetap berjalan dengan memperhatikan aspek kelestarian.
Sementara itu, penerimaan SDA dari sektor kelautan dan perikanan ditargetkan mencapai Rp2,47 triliun pada 2027. Jumlah tersebut meningkat 33,1 persen dari outlook 2026 sebesar Rp1,86 triliun melalui perbaikan tata kelola, pendaftaran kapal, serta penguatan sistem pemantauan dan teknologi pengawasan perikanan.
Untuk panas bumi, penerimaan pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,56 triliun atau turun tipis 0,6 persen dibandingkan dengan outlook 2026. Pemerintah tetap mendorong pemanfaatan panas bumi sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan melalui digitalisasi Geothermal Energy Information System (Genesis), efisiensi biaya, serta penguatan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3LL).
Baca juga: Embung Padaawas Garut Jadi Lokasi Tanam 1000 Pohon di Hari Bumi 2026
Jadi Warginet, kenaikan alokasi tersebut memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Tantangannya adalah memastikan anggaran yang telah disiapkan benar-benar mendukung pencapaian target kualitas lingkungan, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan, dan konservasi pada 2027.
