Pemprov Jabar Siap Umumkan ASN Malas di Media Sosial, Langkah Tegas Dorong Disiplin Pegawai

Garut – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan langkah tegas untuk memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar berencana mempublikasikan nama-nama ASN yang dinilai malas atau memiliki kinerja rendah melalui akun media sosial resmi pemerintah.

Langkah ini, menurut Dedi, bukan untuk mempermalukan, tetapi sebagai bentuk dorongan moral agar para ASN lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. “Yang rajin akan kita apresiasi terbuka, tetapi yang malas akan kita tampilkan supaya masyarakat tahu siapa yang benar-benar melayani,” ujarnya dalam rapat evaluasi kinerja ASN di Gedung Sate, Bandung, Senin (6/10/2025).

Baca Juga: Alarm Darurat Sosial: Bupati Garut Soroti 6.000 Kasus Perceraian Hingga September 2025

Publikasi tersebut akan berbasis sistem e-Kinerja dan absensi online yang terintegrasi untuk menilai kehadiran dan performa setiap ASN. Data kinerja pegawai akan dianalisis setiap bulan oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Jabar, kemudian diverifikasi sebelum diumumkan ke publik melalui situs resmi Pemprov serta platform seperti Instagram, Facebook, dan X (Twitter).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Elin Suharliah, menegaskan bahwa proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan keakuratan data. “Kami pastikan tidak ada publikasi sembarangan. Semua berbasis data objektif,” katanya.

Baca Juga: Jaga Kualitas Personel, Sidokkes Polres Garut Audit Higienitas dan Standar Gizi Makanan

Selain sanksi moral bagi ASN berkinerja rendah, Pemprov Jabar juga akan meluncurkan program “ASN Teladan Jabar” yang memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi. ASN dengan kinerja terbaik setiap bulannya akan ditampilkan secara terbuka berdasarkan indikator kedisiplinan, inovasi, dan pelayanan publik.

Dedi berharap kebijakan ini mampu menumbuhkan atmosfer kerja yang kompetitif dan sehat. “Kalau bangga disebut teladan, mereka akan semangat. Kalau malu disebut malas, mereka akan berubah,” ucapnya.

Program ini rencananya akan diuji coba pada November 2025 di tiga dinas, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Jika berjalan baik, kebijakan tersebut akan diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mulai awal tahun 2026.