Dilema Suku Laut Air Mas dari Tanjung Sauh Akan Hadirnya Proyek Raksasa Ratusan Triliun

Di wilayah pesisir Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terdapat kelompok adat yang dikenal sebagai Suku Laut AIr Mas, yang tinggal di Pulau Tanjung Sauh. 

Suku Laut Air Mas secara turun-temurun mengandalkan laut sebagai ruang hidup, dengan budaya maritim yang khas. Namun, identitas dan ruang hidup mereka kini berada di persimpangan antara tradisi dan pembangunan modern. 

Disebutkan dalam @projectm_org, bahwa pemerintah telah menetapkan Pulau Tanjung Sauh sebagai kawasan strategis melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanjung Sauh, kawasan ini mendapat perhatian sebagai lokasi pengembangan besar-besaran. 

Tidak hanya itu, bahkan juga melalui penetapan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh oleh pemerintah, yang ditargetkan memiliki realisasi investasi hingga Rp 199,6 triliun. Disebutkan juga bahwa target investasi sekitar Rp 190 triliun untuk pengembangan jangka panjang kawasan ini. Dengan besaran investasi tersebut, proyek ini bisa dikategorikan sebagai proyek ratusan triliun.

Baca Juga: Visa Umrah Kini Hanya Sebulan, Ini Alasan dari Arab Saudi

Dampak terhadap Suku Laut Air Mas

Komunitas Suku Laut AIr Mas yang tinggal di pesisir Pulau Tanjung Sauh kini menghadapi berbagai tantangan berkut, seperti:

• Kehilangan ruang hidup laut dan pesisir akibat reklamasi, pematangan lahan dan pembukaan kawasan industri/pelabuhan. Contohnya padang lamun dan bakau yang dulu menjadi habitat tangkapan laut mulai rusak.

• Penurunan hasil tangkapan: nelayan Suku Laut menyatakan bahwa hari-ini hasil tangkapan jauh lebih kecil dibanding masa lalu. 

• Relokasi: Warga Suku Laut kampung Air Mas dikabarkan akan direlokasi ke Pulau Ngenang karena wilayah mereka masuk dalam zona pembangunan KEK/PSN. 

• Perubahan gaya hidup: Relokasi ke darat bagi masyarakat yang terbiasa hidup di laut menciptakan konflik identitas dan tantangan adaptasi. 

Meskipun proyek investasi di Tanjung Sauh disambut sebagai potensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, terdapat kekhawatiran serius mengenai keadilan sosial dan lingkungan, di mana komunitas adat seperti Suku Laut seringkali tidak sepenuhnya dilibatkan atau memilih relokasi dengan opsi yang sesuai bagi mereka.

Adapula risiko kerusakan lingkungan pesisir yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat tradisional. Di lain dari itu, hadirnya tuntutan agar pembangunan tidak mengorbankan komunitas adat yang selama ini menjaga ekosistem pesisir. 

Baca Juga: IHW Soroti Kasus Dugaan Air Sumur Aqua, BPOM dan BPJPH Diminta untuk Bertindak

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, beberapa poin yang dapat menjadi harapan yang dapat menguntungkan masyarakat sekitar:

• Pembangunan proyek besar seperti KEK Tanjung Sauh sebaiknya diiringi dengan partisipasi aktif komunitas lokal, termasuk Suku Laut Air Mas, agar hak-mereka terlindungi.

• Kompensasi, relokasi, dan program pemberdayaan bagi masyarakat terdampak harus dirancang secara inklusif, mempertimbangkan identitas tradisional dan kondisi sosial-ekonomi setempat.

• Perlindungan terhadap ekosistem pesisir (bakau, padang lamun) yang menjadi dasar kelangsungan hidup masyarakat adat harus dijadikan prioritas.

Kisah Suku Laut Air Mas di Tanjung Sauh merupakan refleksi dari tantangan besar pembangunan modern yang berhadapan dengan komunitas adat maritim yang kaya budaya. Ketika proyek-proyek ratusan triliun rupiah diluncurkan, sangat perlu diperhatikan mengenai siapa yang akan mendapatkan manfaat utama dan bagaimana hak komunitas lokal akan dipastikan terlindungi.

Mengenal dan memahami situasi itu sangat penting agar pembangunan tidak hanya menjadi angka di papan proyek, melainkan juga membawa keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh pihak.