Keputusan Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI pada November 2026 menambah catatan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia (RI) setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1956 serta Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak pencalonan kembali pada 1978.
Baca juga: Gibran Rakabuming Raka Niat Mundur dari Kursi Wapres, DPR Terima Usul HMP
Dilansir dari Tirto, 3 dinamika pergantian kepemimpinan nasional tersebut memiliki latar belakang politik serta proses ketatanegaraan yang berbeda dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
1. Mohammad Hatta
Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden (Wapres) ke-1 Indonesia yang mendampingi Soekarno sejak 18 Agustus 1945 hingga mengakhiri jabatannya pada 1 Desember 1956. Keputusan mundur dipicu perbedaan pandangan politik karena Hatta mendukung demokrasi parlementer sedangkan Soekarno mengarah pada konsep Demokrasi Terpimpin.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merekam perbedaan pandangan politik tersebut membuat hubungan antara Soekarno dan Mohammad Hatta semakin tidak sejalan. Hatta juga menilai posisi wakil presiden menjadi terbatas dalam sistem parlementer karena pelaksanaan pemerintahan sehari-hari lebih banyak dijalankan perdana menteri.
Hatta turut merasa kecewa terhadap praktik korupsi yang berkembang karena menilai dirinya tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikannya. Keinginan mengundurkan diri tersebut sudah disampaikan sebelum 1956 hingga akhirnya dikirimkan melalui surat resmi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sartono.
Surat bertanggal 20 Juli 1956 tersebut memuat rencana meletakkan jabatan setelah DPR hasil pemilihan umum (pemilu) mulai bekerja dan Konstituante terbentuk. Permintaan pengunduran diri kemudian dibahas serta disetujui parlemen pada 30 November 1956 sehingga jabatan berakhir mulai 1 Desember 1956.
Pemberhentian Hatta dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 yang ditetapkan pada 5 Februari 1957 dan berlaku sejak 1 Desember 1956. Pengunduran diri tersebut sekaligus mengakhiri pasangan kepemimpinan nasional Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal luas dengan sebutan Dwitunggal.
Meski memiliki perbedaan pandangan politik sangat tajam, hubungan pribadi antara Soekarno dan Mohammad Hatta tetap terjaga harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kisah yang paling dikenal luas publik adalah ketika Soekarno meminta Hatta menjadi wali nikah putranya bernama Guntur Soekarno Putra.
Pertemuan terakhir antara 2 tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut berlangsung pada 19 Juni 1970 atau tepat 2 hari sebelum Soekarno meninggal dunia. Kisah pertemuan mengharukan menjelang wafatnya Soekarno tersebut dikenang baik melalui kesaksian putri Mohammad Hatta bernama Meutia Hatta.
2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Sri Sultan Hamengku Buwono IX menduduki jabatan Wakil Presiden RI ke-2 pada periode 1973–1978 untuk mendampingi pemerintahan Soeharto. Berbeda dengan Mohammad Hatta, Sultan tidak mengundurkan diri di tengah masa jabatan, melainkan menolak dicalonkan kembali pada 1978 untuk periode 1978–1983.
Dalam penjelasannya di hadapan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Maret 1978, Sultan menyampaikan alasan kondisi kesehatan sebagai pertimbangan utama. Ia juga ingin memberikan pengabdian yang lebih besar kepada bangsa tanpa terikat kewajiban resmi jabatan wakil presiden.
Keputusan tersebut membuat Sultan tidak melanjutkan jabatan periode berikutnya hingga masa tugasnya resmi berakhir pada 23 Maret 1978. Setelah Sultan tidak bersedia dipilih kembali, Sidang Umum MPR pada 23 Maret 1978 menetapkan Adam Malik sebagai wakil presiden mendampingi Soeharto.
Di luar alasan resmi, sejumlah tulisan serta kesaksian tokoh pernah membahas dugaan persoalan politik dalam hubungan Sultan dengan Soeharto. Pandangan tersebut disampaikan tokoh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, bahwa Sultan mengetahui tindakan keliru Soeharto namun memilih menahan diri.
Meski beragam kesaksian bermunculan di ruang publik, pandangan Ahmad Syafii Maarif tetap ditempatkan secara proporsional sebatas penilaian tokoh. Pandangan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai alasan resmi yang menyebabkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menolak pencalonan kembali pada masa itu.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 setelah menorehkan pengabdian panjang bagi bangsa dan negara. Ia dikenang luas sebagai tokoh negarawan nasional yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden RI pada masa pemerintahan Soeharto.
3. Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendampingi Prabowo Subianto untuk pemerintahan periode 2024–2029. Pada 12 November 2026, Gibran berhenti dari jabatan Wapres dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo Subianto serta pimpinan MPR RI.
Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran datang langsung ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan berkas surat pengunduran dirinya secara langsung. Pertemuan tertutup bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di gedung parlemen tersebut berlangsung selama sekitar 20 menit.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti pimpinan parlemen. Namun, Gibran tidak memberikan penjelasan secara lisan mengenai alasan pengunduran dirinya di hadapan pimpinan majelis tersebut.
Pengajuan pengunduran diri berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang mencuat menyusul proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan keabsahan dokumen pendidikan serta proses penyetaraannya yang menjadi sorotan publik.
Perkembangan polemik tersebut memicu usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang dokumen usulannya diberitakan telah ditandatangani 120 anggota dari 8 fraksi. Namun, DPR membatalkan rapat paripurna jadwal 12 November 2026 bertepatan dengan hari penyerahan surat Gibran.
Taufik Basari dari Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI menjelaskan nomenklatur lebih tepat bagi Gibran adalah "berhenti" berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Istilah "berhenti" tersebut juga tercantum secara jelas dalam surat resmi yang dikirimkan Gibran kepada pimpinan MPR RI.
Gibran otomatis tidak lagi menyandang status Wakil Presiden sejak menyerahkan surat pemberhentiannya kepada pimpinan parlemen di Senayan, Jakarta. Deklarasi pemberhentian tersebut bersifat mengikat sehingga Gibran tidak dapat mencabut maupun membatalkan keputusan berhenti dari jabatannya sejak berkas dikirimkan.
MPR RI wajib merespons kekosongan jabatan Wakil Presiden RI tersebut sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku di lingkungan parlemen. Atas dasar itu, pimpinan MPR RI menjadwalkan pelaksanaan Rapat Gabungan (Ragab) guna membahas langkah tindak lanjut kelembagaan pada Jumat, (13/11/2026).
Baca juga: Kabinet Merah Putih Kembali Dirombak, Ini Daftar Pejabat Barunya
Jadi Warginet, catatan sejarah pengunduran diri maupun pemberhentian Wakil Presiden RI dari masa ke masa menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi nasional. Setiap proses pergantian kepemimpinan negara wajib dijalankan secara tertib sesuai konstitusi demi menjaga stabilitas pemerintahan Indonesia.
Penulis: Muhamad Renaldi S
