Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menyusun undang-undang yang melarang secara menyeluruh penggunaan dan peredaran rokok elektrik (vape) di seluruh wilayah Tanah Air.
Baca juga: Perokok Wajib Tahu, Ini Bahaya Langsung Merokok Saat Berbuka Puasa
Rekomendasi penetapan aturan hukum tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL). Keputusan tegas tersebut diambil untuk memberikan kepastian perlindungan hukum dan kesehatan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya," ujar Asrorun Ni'am Sholeh, selaku Ketua MUI Bidang Fatwa, kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Ketua MUI menegaskan bahwa penetapan fatwa tersebut tidak hanya menyasar para pengguna, tetapi juga melarang secara haram seluruh rantai bisnis vape dari tahap produksi hingga penjualan. Kandungan nikotin yang tinggi dinilai memicu ketergantungan serius serta merusak sistem saraf generasi muda.
"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegasnya
Kehadiran regulasi undang-undang pelarangan rokok elektrik yang disertai sanksi hukum tegas diproyeksikan mampu menghentikan laju peredaran di tengah masyarakat. Respons cepat dari pemerintah dan legislatif sangat penting untuk segera menindaklanjuti ketetapan fatwa ini demi kemaslahatan bersama.
Selain bahaya nikotin, penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media peredaran zat terlarang menjadi alasan utama lahirnya ketetapan hukum keharaman tersebut. Langkah preventif ini dinilai sangat mendesak demi membentengi generasi penerus dari ancaman paparan narkotika dan obat berbahaya.
Baca juga: Nikotin dan Tar dalam Rokok, Mana yang Paling Berisiko
Jadi Warginet, penetapan fatwa haram terhadap rokok elektrik ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat akan bahaya nyata zat adiktif. Dukungan regulasi dari pemerintah sangat dibutuhkan guna melindungi kesehatan serta keselamatan seluruh generasi penerus bangsa.
