DPR sebagai Lembaga legislatif negara kembali menegaskan keseriusannya dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi melalui percepatan penyelesaian aturan krusial yang sangat ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Rabu, (15/7/2026).
Baca juga: Komposisi Pendidikan Anggota DPR RI Tuai Perhatian Publik
Komitmen Kuat Memberantas Korupsi
Saan Mustopa, selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada rencana untuk melanjutkan penyusunan aturan hukum tersebut. Beliau dengan tegas membantah berbagai rumor kurang sedap yang menyebutkan adanya penolakan dari dalam internal parlemen.
”DPR tetap berkomitmen mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi isu yang beredar di masyarakat bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset, itu tidak benar,” ucap Saan, dikutip dari laman resmi DPR.
Langkah strategis ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya serius pemerintah guna memperkuat sistem pemberantasan praktik rasuah nasional. Keselarasan pandangan antara lembaga legislatif dan eksekutif terus dijaga agar sejalan dengan cita-cita besar yang diusung oleh sang presiden.
Pihak parlemen membantah secara keras mengenai isu adanya perbedaan persepsi antara para pemangku kebijakan terkait pengesahan rancangan undang-undang ini. Mereka meyakini bahwa kolaborasi solid akan bermuara pada perbaikan penegakan keadilan hukum yang merata bagi semua pihak.
Target Tuntas dan Partisipasi Publik
Hingga saat ini proses pendalaman substansi materi masih terus berlanjut melalui serangkaian agenda rapat dengar pendapat bersama pihak terkait. Berbagai kelompok masyarakat diundang secara khusus untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan objektif mengenai isi rancangan regulasi tersebut.
Politisi Fraksi Partai Nasdem menargetkan pembahasan regulasi prioritas nasional ini dapat diselesaikan seluruhnya sebelum pergantian kalender tahun 2026 Mereka bahkan membuka opsi untuk tetap melangsungkan rapat intensif pada masa reses jika kondisinya memang sangat mendesak.
”Karena ini menjadi prioritas tahun 2026, tentu kita akan berupaya maksimal agar pembahasannya dapat diselesaikan tahun ini,” tegasnya.
Pelibatan berbagai unsur publik diyakini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas produk hukum yang saat ini sedang dirumuskan bersama. Semakin banyak masukan komprehensif yang diterima maka hasil akhir undang-undang tersebut akan menjadi jauh lebih sempurna kelak.
”Masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat sangat penting agar ketika pembahasan dilakukan dengan bahan yang lengkap, RUU Perampasan Aset ini dapat menjadi regulasi yang lebih baik,” tutupnya.
Baca juga: Benarkah Mekanisme Recall DPR Harus Libatkan Publik?
Nah Warginet, mari kita kawal bersama proses penyusunan aturan krusial ini agar pemberantasan korupsi di tanah air semakin kuat. Semoga target pengesahan yang telah ditetapkan mampu tercapai demi mewujudkan negara yang lebih bersih dan berkeadilan.
Penulis: Muhamad Renaldi S
