Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menerima audiensi massa aksi dari relawan Makan Bergizi Gratis di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, (6/7/2026). Pertemuan tersebut berlangsung secara tertib untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan program strategis nasional bagi anak bangsa.
Baca juga: Awal Mula Program Makan Gratis di Romawi yang Mengubah Sejarah
Komitmen Dukungan Pemkab Garut
Menurut informasi Humas Pemda Garut, Bupati Garut menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program strategis Makan Bergizi Gratis yang digulirkan Presiden RI. Inisiatif nasional ini menjadi langkah krusial untuk memperbaiki standar nutrisi anak bangsa secara merata.
Pihaknya menegaskan bahwa setiap program strategis nasional wajib memiliki payung hukum yang kuat agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar serta akuntabel di wilayah daerah. Pemerintah akan terus mengawal proses regulasi tersebut agar segera terealisasi demi kepentingan masyarakat luas.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah daerah akan segera meneruskan seluruh aspirasi dan keinginan warga kepada pemerintah pusat agar segera mendapat tindak lanjut resmi. Masyarakat pun diajak untuk terus berikhtiar bersama agar program ini sukses terlaksana.
"Tentu saja selalu ada evaluasi. Tidak ada yang sekaligus langsung sempurna, tidak ada. Oleh sebab itu, prinsipnya kami mendukung penuh program Presiden RI untuk program Makan Bergizi Gratis," Kata Syakur Amin.
Aspirasi dan Tuntutan Relawan
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, memberikan apresiasi tinggi kepada relawan yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib melalui dokumen resmi berisikan berbagai tuntutan penting. Pihak legislatif berkomitmen untuk segera membawa isu ini ke dalam pembahasan serius di tingkat nasional.
Aliansi relawan merumuskan delapan poin tuntutan yang mencakup dukungan keberlanjutan program Presiden, perancangan Undang-Undang, pembenahan BGN, serta hak insentif relawan bagi para petugas lapangan. Mereka juga menyoroti persoalan moratorium yang dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan pihak terkait dalam tata kelola program.
Demonstrasi kreatif dengan kegiatan memasak langsung di lapangan sengaja dilakukan untuk membuktikan kualitas nutrisi yang ditawarkan dalam program tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai pembuktian nyata guna mematahkan berbagai keraguan publik mengenai standar gizi yang selama ini sering dipertanyakan.
"Kami akan secepatnya menyampaikan hal ini, khususnya ke DPR RI. Hal ini karena substansi yang disampaikan merupakan bagian dari kewenangan pusat dan menjadi pembahasan penting terkait poin-poin dalam 8 aspirasi tersebut," tambah Aris Munandar.
Baca juga: Benarkah Makan Gratis Jadi Awal Kemunduran Kekaisaran Romawi?
Nah Warginet, mari kita kawal bersama realisasi program strategis ini agar segera memberikan manfaat nyata bagi anak-anak bangsa di seluruh wilayah. Semoga sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat menciptakan kebijakan yang lebih matang serta berpihak kepada kepentingan umum.
Penulis: Muhamad Renaldi S
