Beranda Pesan Mendagri: "Jangan Sampai Kepala Daerah dan Keluarganya Flexing"
ADVERTISEMENT

Pesan Mendagri: "Jangan Sampai Kepala Daerah dan Keluarganya Flexing"

11 jam yang lalu - waktu baca 2 menit
Pesan Mendagri: Jangan Sampai Kepala Daerah dan Keluarganya Flexing (Potret Resmi, 2019)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak memamerkan gaya hidup mewah di tengah situasi nasional yang sedang memanas usai demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.

Imbauan ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama pemerintah daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube pada Selasa, 2 September 2025.

Tito menegaskan, pejabat negara dan keluarganya perlu menjaga sikap agar tidak menimbulkan kesan pamer kemewahan (flexing). Menurutnya, kondisi saat ini sangat sensitif sehingga tindakan sekecil apapun bisa menjadi bahan provokasi.

“Jangan sampai ada flexing kemewahan, baik pejabat maupun keluarga. Situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan, gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi,” ujarnya.

Baca Juga: "17+8 Tuntutan Rakyat" yang Menggema di Tengah Gelombang Aksi Demonstrasi

Gaya Hidup dan Acara Pribadi Perlu Disederhanakan

Mendagri juga mengingatkan agar para pejabat memperhatikan penampilan, termasuk pemilihan pakaian, cincin, jam tangan, hingga kendaraan yang digunakan. Ia menekankan agar gaya hidup sederhana lebih diutamakan ketimbang menimbulkan kesan glamor.

Selain itu, Tito menyarankan agar acara pribadi seperti pernikahan dilaksanakan secara sederhana atau ditunda. Alasannya, kehidupan mewah pejabat rawan dijadikan bahan provokasi di media sosial, terutama TikTok. Ia bahkan menyoroti fenomena aksi penjarahan yang sempat ditayangkan secara live di platform tersebut.

“Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok. Ini gampang sekali masyarakat diprovokasi,” kata Tito.

Acara Seremonial Daerah Diminta Lebih Hemat

Tito juga mengingatkan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang berlebihan, seperti pesta musik pada peringatan ulang tahun daerah. Ia menilai, perayaan sederhana dengan kegiatan sosial seperti tumpengan atau memberikan santunan kepada yatim piatu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Di tengah situasi ini, masyarakat menuntut sikap low profile pejabat. Dibandingkan nanti menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng pihak tertentu,” tegasnya.

Baca Juga: Kulit Garut Mendunia! Poppy Dharsono: Bisa Jadi Nomor dua Setelah Gucci

Perjalanan ke Luar Negeri Ditunda

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta pejabat negara untuk menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri. Bahkan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sendiri, Tito menyatakan telah menunda semua izin keberangkatan sampai kondisi dinilai kondusif.

Rekomendasi

0 Komentar

Anda belum bisa berkomentar, Harap masuk terlebih dahulu.